History of West Papua

Ist: UNTEA for Wet Papua

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963? Mengapa Papua menyebutkanya Hari Aneksasi?

29 April 2012 at 18:37

Apa yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1963? Mengapa Papua menyebutnya Hari Aneksasi?

Atas dasar "Perjanjian New York" (yang bertanggal 15 Agustus 1962), Pemerintah Indonesia dan Belanda memutuskan untuk mengalihkan kekuasaan atas Papua Barat kepada sebuah otoritas sementara di bawah PBB.

Administrasi itu diberlakukan pada tanggal 1 Oktober 1962, ketika United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) mengambil alih dari Belanda.

Sebenarnya, maksudnya UNTEA ini adalah untuk memfasilitasi dekolonisasi daerah Belanda, West New Guinea, dan pelaksanaan hak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri. Padahal UNTEA memfasilitasi penyerahan Papua Barat ke Indonesia.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah operasi pemerintahan sementara di bawah bendera PBB digunakan untuk melayani kepentingan Negara-Negara dan mengabaikan keberadaan orang bahkan menolak hak dasar mereka.

Sebenarnya UNTEA sangat menguntungkan Belanda: Belanda telah mencoba tahankan pada bagian terakhir dari wilayah kolonial dengan paksa, tetapi mereka tidak diperbolehkan untuk melakukannya. Berkat UNTEA, daripada harus menghadapi kapitulasi dan kekalahan, Pemerintah Belanda diberi jalan keluar dari situasi yang memalukan, dan begitu, Papua Barat tidak lagi menjadi bagian dari Kerajaan Belanda.

UNTEA juga sangat menguntungkan Indonesia: pada 1 Mei 1963 administrasi UNTEA diserahkan kepada Republik Indonesia. Jadi, bahkan jauh sebelum referendum 1969, Indonesia telah mengakuisisi sebuah provinsi baru, kaya akan sumber daya mineral dan lain-lain. Dan demikian, Jakarta mendapat hadiah yang bagus: pembayarnya pajak asing yang terbesar, yaitu perusahaan Amerika Freeport McMoran.

Karena itu, bisa dikatakan bahwa 1 Mei 1963 adalah tanggal aneksasi Papua Barat ke Indonesia. Apa yang terjadi pada hari itu melanggar hukum internasional, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar hak-hak dasar masyarakat Papua.

Ongkos operasi itu dibagi dua; Indonesia dan Belanda membiayai bersama-sama .Belanda dan Indonesia membayar dengan uang, orang Papua membayar dengan hidup mereka dan masih membayar dengan hidup mereka, sampai hari ini.

Setelah UNTEA meninggalkan Papua Barat pada tanggal 1 Mei 1963, orang Papua tidak diizinkan untuk melaksanakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas, melalui sistem referendum: satu orang-satu suara, satunya cara legal hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa bisa dilaksanakan.

Namun, pada tahun 1969, pemungutan suara palsu, yang disebut "Act of Free Choice", diadakan, di mana 1026 orang Papua (dari jumlah penduduk 700.000 pada saat itu), dipilih langsung oleh pemerintah Indonesia, dan ditekan untuk memilih integrasi di Indonesia.

Bangsa Papua menyebut pemungutan ini sebagai "Act of No Choice": tidak ada yang menghormati atau peduli hak-hak Bangsa Papua; Belanda tidak, Amerika tidak, dan PBB tidak peduli. Waktu itu, UNTEA tinggal di Papua Barat sesingkat mungkin, dan mereka pergi secepat mungkin.

Maka, layaklah kalau pada hari itu, kita memperingati ulang tahun ke-51 serah terima kekuasaan, atau lima puluh satu tahun pencaplokan Papua Barat. Dan layaklah kalau pada hari itu, kita pakai kesempatan untuk mengingatkan pemerintah Indonesia, pemerintah Belanda, pemerintah AS dan PBB, tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam proses transisi yang dilaksanakan dengan cara yang sangat menyedihkan ; proses transisi yang menyebabkan 51 tahun menderita dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap rakyat Papua, semua itu adalah tanggung jawab mereka, dan mereka harus memperbaiki kesalahan mereka terhadap bangsa Papua.